Balikpapan KaltimOke! – Komitmen untuk mewujudkan masyarakat inklusif terus diperkuat oleh Kelurahan Gunung Sari Ulu (GSU) melalui kolaborasi dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia. Salah satu wujud nyata kolaborasi itu adalah penyelenggaraan pelatihan pembuatan konten media sosial bagi penyandang disabilitas yang tergabung dalam Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK).
Pelatihan ini bertujuan memberdayakan anggota KDK agar mampu memanfaatkan platform digital untuk mengekspresikan diri, menyuarakan hak-hak disabilitas, serta membangun jejaring sosial dan ekonomi secara inklusif.
“Lewat pelatihan ini, anggota KDK belajar membuat konten mandiri, mulai dari ide hingga eksekusi video. Ini bagian dari proses membangun kepercayaan diri sekaligus keterampilan baru,” ujar Lily Handayani, Project Officer Program SOLIDER SIGAB PPDI Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (6/5).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program SOLIDER, hasil kemitraan inklusi antara Indonesia dan Australia, yang berjalan hingga Desember 2025. Melalui program ini, KDK Gunung Sari Ulu—yang beranggotakan 15 hingga 30 orang—aktif menggelar rapat dan diskusi internal mengenai isu disabilitas, kebutuhan pelatihan, hingga rencana legalisasi organisasi di tingkat kelurahan.
“Mereka ingin KDK bisa setara dengan Karang Taruna atau PKK—memiliki legalitas dan akses ke pendanaan pemerintah,” jelas Lily.
Tak hanya pelatihan konten, KDK juga mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas lain seperti public speaking, kewirausahaan, dan kreator konten digital.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kelurahan Gunung Sari Ulu. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Dwi Puspa Ningrum, menilai pelatihan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat peran penyandang disabilitas di era digital.
“Media sosial bukan sekadar sarana hiburan, tapi juga bisa jadi alat komunikasi dan pemberdayaan ekonomi. Pelatihan ini membuka peluang baru bagi warga difabel untuk mandiri,” katanya.
Dwi berharap, kerja sama semacam ini dapat terus berlanjut dan diperluas, sebagai bentuk nyata dari upaya menciptakan kelurahan inklusif yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
“Kami ingin warga difabel bisa sejajar, bukan hanya jadi penerima bantuan, tapi juga pelaku aktif pembangunan,” pungkasnya.
